Narsis di Lokasi Bencana, Sungguh Tidak Sopan!

Alih-alih menjadi relawan kemanusiaan atau memberikan bantuan kepada korban bencana, banyak yang datang ke lokasi bencana khusus hanya untuk menyalurkan naluri narsis. Lho kok bisa?
Bisa saja. Penulis mengalami dan menyaksikan sendiri hal demikian itu.  Saat wilayah Yogyakarta, tepatnya Bantul, terkena gempa hebat pada  2006 lalu, selama beberapa minggu setelah gempa Yogya, Bantul, dan kota-kota di sekitarnya dikunjungi banyak “turis dadakan”. Tidak sedikit dari kalangan artis dan selebritis yang kerap muncul di layar televisi ikut berseliweran di lokasi bencana. Keperluannya ya itu tadi, berpose sejenak kemudian mengabarkan ke kenalan dan sanak saudara kalau mereka saat itu tengah berada di lokasi bencana.
Yang menggelikan, pernah di suatu hari (untuk keperluan pengiriman bantuan penulis berada di Yogya selama dua pekan), penulis menyaksikan seorang pengacara terkenal bersama beberapa artis melihat-lihat lokasi gempa dengan menyelipkan pistol (ini pistol beneran) di pinggangnya. Mungkin sang pengacara kondang merasa terancam di lokasi bencana sehingga merasa perlu membawa-bawa pistol segala.
Andai pada 2006 saat gempa Yogya atau pada 2004 saat tsunami di Aceh demam facebook sudah melanda bisa jadi mereka datang sekadar untuk berfoto dengan latar belakang kerusakan akibat gempa, mengunggah (upload) foto, dan tidak lupa meng-update status.
Tentu ada yang mendapat untung dari hal tersebut. Biasanya para pedagang makanan-minuman. Sebab namanya turis ya perlu makan. Apalagi ini wisata bencana, menikmati makanan plus merasakan efek dramatis bersantap di lokasi gempa. Pengalaman luar biasa bukan?
Namun tidak sedikit yang jengkel bahkan marah karena bencana alam seakan dijadikan komoditas. Saat menjadi relawan untuk pengiriman bantuan makanan ke lokasi gempa di pelosok Bantul saat gempa 2006 lalu penulis sempat merasakan dampak langsung turis dadakan wisata gempa. Waktu itu mobil berisi makanan instan, air minum, selimut,  yang akan penulis antar ke lokasi gempa harus tertahan berjam-jam karena kemacetan parah di sepanjang Jalan Raya Bantul-Yogya. Waktu itu jalanan dipenuhi antrean mobil-mobil mewah yang rata-rata berplat nomor Jakarta.
Selain relawan yang banyak terhambat, warga sekitar daerah gempa rata-rata sudah muak pula dengan perkembangan tersebut. Salah satu wujud kejengkelan mereka meruyak dalam bentuk spanduk besar berisi kalimat: “Kami Bukan Tontonan” di tepi jalan di depan tenda pengungsi korban gempa.
Menurut warga di sana yang sempat penulis tanya, spanduk itu dibuat karena mereka jengkel setiap yang datang ke sana rata-rata sekadar melihat-lihat, bertanya ini-itu, dan dilanjutkan dengan berfoto bersama dengan latar belakang kerusakan akibat gempa.
“Setelah puas melihat-lihat, berfoto-foto dengan latar belakang bangunan yang rusak, ha-ha hi-hi sebentar, terus mereka ngeloyor pergi, ya jelas kami jengkel dijadikan tontonan dan latar belakang foto mereka,” ujar warga tersebut sengit.
Kejengkelan yang wajar. Apalagi ada pilihan untuk bersikap lebih terpuji sekadar menjadikan korban sebagai tontonan atau latar belakang pemotretan, yakni dengan menyerahkan bantuan atau membantu menjadi relawan bencana.
Mengingat pengalaman tersebut saya mencoba melakukan introspeksi…
Wisata bencana? Sungguh tidak sopan…

Kacau Balau di Pemerintahan Republik (Impian) Indonesia

Terbukanya informasi lewat tivi-tivi, internet, radio, koran dsb, menjadikan orang-orang pemerintah sebenarnya sudah tidak bisa lagi bermain api. Ujung gunung es yang diwakili oleh kasus Pak Gayus merupakan bukti bahwa di jaman sekarang ini orang cari uang dengan cara korupsi dan manipulasi sudah bukan jamannya lagi.
Tapi apakah semua ini sudah pada tanda baca titik? atau kah masih koma? sehingga pemerintahan yang sedang berjalan ini masih memiliki momentum dan budaya korupsi-friendly?
Waktu jaman SD aku pernah dijejali bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi ada di tangan RAKYAT. Nah, kalau ilmu ini masih berlaku dan masih bisa diterapkan, aku pikir rakyat sudah waktunya untuk menyetop momentum ini.
Caranya bagaimana?
Caranya begini saja. Rakyat harus berani bilang bahwa sekarang RAKYAT akan mengambil alih kekuasaan. Setelah itu rakyat menetapkan kriteria orang-orang atau karyawan yang boleh mengurusi pemerintahan.
Kriteria itu misalnya:

1. Yang boleh menjadi karyawan pemerintahan (jadi presiden, menteri, tukang sampah di MPR, DPR, dsb) adalah mereka yang bersedia menjalani pembuktian terbalik.


2. Yang boleh menjadi karyawan pemerintahan adalah mereka yang jujur dan berjanji di atas kertas kalau mereka ketahuan korupsi dan berbohong (termasuk membohongi publik) mereka harus bersedia untuk diasingkan ke kawasan koruptor. Dalam hal ini rakyat sudah membangun kawasan khusus untuk membuang para koruptor dan para penipu di sebuah pulau tertentu.


3. Yang boleh menjadi karyawan pemerintahan adalah mereka yang tidak rakus akan dunia, yang suka bekerja untuk kepentingan orang banyak, yang lebih mementingkan kepentingan orang banyak dibanding kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok


4. dsb apa lagi ya?

Nah, mereka yang ingin jadi tukang di pemerintahan, diwajibkan membaca kesepakatan yang butirnya bisa diperpanjang lalu diwajibkan untuk menandatangani kesepakatan itu. Sementara itu karena pemerintahan sekarang sudah sangat kacau dan membingungkan, rakyat harus menyetop untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Semua harus disetop. Lalu dimulai dari nol. Karena melanjutkan dari yang sudah berjalan, sama saja dengan memberi kesempatan kepada orang-orang bohong dan orang-orang korupsi untuk melanjutkan tradisi mereka kembali.
Stop yang sudah ada, lalu buat yang baru dari nol.
[Maaf artikel di atas cuma mimpi di siang bolong, Jadi silakan terutama BApak/Ibu yagn sudah biasa untuk berbohong dan korupsi untuk melanjutkan aktivitasnya] Silakan …..